|
 |
|
|
|
Sri Mulyani Diboikot, Ekonomi RI Berstatus Bahaya |
|
|
|
Kamis, 11 Maret 2010 (17:24 wib)
Jakarta, PAB-Online
Adanya wacana pemboikotan pembahasan RAPBN-P 2010 oleh DPR karena sosok
Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai pihak yang bersalah atas
bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun dinilai sebagai tindakan
yang tidak bijaksana.
Bahkan dirinya merasa DPR sebaiknya mencari media lain untuk menunjukan kekuatannya, namun bukan memboikot pembahasan RAPBN-P 2010 tersebut.
"Saya usulkan ke DPR, cari jalan lain kalau ingin mencari ajang untuk exercise kekuatan politik. Kalau di (Pansus) Bank Century tidak apa-apa," ujar Kepala Ekonom Danareksa Research Purbaya Yudhi Sadewa seusai bertemu dengan Menteri Keuangan, di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Menurutnya, jika pemboikotan benar-benar terjadi, maka dapat dipastikan kondisi perekonomian berada dalam status bahaya. Pasalnya tanpa gangguan pemboikotan saja daya serap APBN sudah tergolong lamban.
"Apa lagi nanti kalau diganggu oleh DPR, persetujuan anggarannya lama sehingga orang tidak berani mengeluarkan uang untuk belanja segala hal dan itu bisa membawa berat kepada ke perekonomian kita," jelasnya.
Dengan mencontohkan bagaimana rapat-rapat DPR kerap kali dijadikan ajang unjuk kekuatan para anggota dewan, sehingga tidaklah bijaksana jika membahayakan kepentingan masyarakat secara luas.
"Hal yang bisa membahayakan ekonomi dan rakyat sebaiknya dihindari sebisa mugkin, jadi mereka (Anggota DPR) harus bisa lebih dewasa dari sekarang," tukasnya.(ade/Okz/IP)
|
|
